Pemerintah Diminta Bicara Fakta

MOKI, JAKARTA - Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Surya Chandra Surapaty meminta pemerintah menghentikan kebohongan di masa yang akan datang.

“Kita harus bicara realitas. Ada kesenjangan di masyarakat,” ujar Surya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (21/1/2011).

Anggota Komisi IX DPR RI itu juga mengatakan, kesenjangan itu disebabkan angka-angka yang ditampilkan oleh pemerintah soal kesejahteraan hanya bersifat makro, sementara mikronya tidak ditampilkan.

"Ada kesenjangan antara janji dengan tindakan. Pemerintah hanya menampilkan yang di permukaan saja, sementara kondisi di lapangan tidak menjadi perhatian bagi pemerintah," ungkapnya.

Wakil Ketua Pansus RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) itu menyebutkan, salah satu bentuk kebohongan yang dilakukan oleh pemerintah adalah molornya pembahasan RUU BPJS. Padahal, Presiden SBY sendiri sudah menginstruksikan agar RUU BPJS itu selesai akhir 2010 sebagaimana dalam instruksi presiden No 1/2010.

"Tapi hingga Januari 2011, RUU itu mau dihambat dan dijegal secara sistematis dan menteri yang diperintahkan tidak hadir. Ini kan bentuk perbuatan yang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan," kata dia.

Menurut anggota DPR yang berasal dari Sumatera Selatan tersebut, apa yang disampaikan oleh tokoh agama tentang kebohongan publik sudah tepat.

"Tokoh agama itu tidak mungkin berbohong karena tokoh agama itu melihat kenyataan di lapangan. Tokoh agama itu melihat betapa sulitnya masyarakat mencari uang untuk kebutuhan hidup mereka. Jadi apa yang disampaikan oleh tokoh agama itu adalah refleksi dari kehidupan masyarakat," tandasnya.(ful)

Sumber : okezone.com