Polemik Pernyataan Menag, Sekjend DPP GMNI : Gus Yaqut Membuktikan Diri Sebagai Mentri Semua Agama

trisaktinews.com - Sekretaris Jenderal Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Sujahri Somar menilai kebijakan Menteri Agama (Menag) terkait pedoman penggunaan pengeras suara di Mesjid merupakan bukti Menag merupakan Menteri dari semua agama.

Hal itu dinyatakan Sujahri Somar merespon polemik yang belum berhenti di tengah masyarakat akibat kebijakan Menag yang dinyatakan dalam sebuah Surat Edaran (SE).

“Surat edaran ini bukan barang baru, kan dari tahun 2018 sudah ada. Itu pun kelanjutan dari tahun 78. Mestinya kita berprasangka baik dengan Menteri Agama saat ini. Sebagai seorang Muslim, saya kira gagasan Gus Men ini membuktikan bahwa beliau benar-benar sebagai Menteri semua Agama,” Minggu (27/02/22).

Polemik tentang pedoman penggunaan pengeras suara di Mesjid ini, tambah pria yang kerap disapa Bung Sujahri sudah jauh dari esensi. Pendapatnya itu, berkaitan dengan adanya kelompok masyarakat yang salah mengartikan pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

“Redaksi itu kan sudah jelas, hanya Aku lihat ada yang sengaja mengedit dan memviralka. Coba dilihat, di mana letak Gus Yaqut menyamakan Azan dengan Suara Anjing? Kan tidak ada, itu kalau misalkan video lengkapnya kita tuliskan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang tepat, maka ada namanya oase atau tanda koma, misalnya pada struktur kalimat,” ungkap Bung Sujahri.

Bung Sujahri melanjutkan pendapatnya, bahwa, teman-teman media pasti lebih paham. Jadi, redaksi pertama justru menerangkan maksud SE, kemudian redaksi kedua oase mencontohkan konteks Suara dengan Mayoritas bukan Islam, dan redaksi oase selanjutnya Gus Yaqut menjelaskan contoh paling sederhana tentang suara Anjing.

"Lalu? mengapa biasa dibuat blunder dari redaksi pertama langsung loncat ke redaksi terakhir? Pastinya mau menyudutkan, melakukan simplifikasi terhadap redaksi utuh dalam video itu,” Tambahnya.

Bung Sujahri juga menilai kesalahpahaman terhadap pernyataan Menag, Gus Yaqut tidak lepas dari penggunaan media sosial yang masih kurang bijak.

Akan hal itu dirinya menilai banyak hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki literasi digital masyarakat Indonesia sehingga nantinya diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman akibat sesuatu yang ramai di media sosial.

“Situasi ini ada hikmahnya tersendiri, salah satunya jadi bahan evaluasi bagi kita semua, literasi digital masih perlu terus digaungkan. Pemerintah sudah harus melakukan edukasi yang tepat sasaran dari program-program edukasi cerdas bermedsos yang sudah dilakukan, apalagi kita semakin menuju Revolusi 5.0, era dimana Fisik dan Digital semakin rekat. Indonesia, dengan Pancasila, dengan Adat, Adab Nusantara harus lebih siap. Mungkin ke depan, akan ada lagi fenomena serupa dengan latar berbeda, kita mesti siap,” pungkasnya. (red)